mahasiswa, polisi dan kekerasan
yang idealis yang mana, yang sok jagoan yang mana, atau semuanya mau menjadi pembela rakyat yang anarkis?
Dua pekan belakangan, kita semua disuguhi berita yang nyaris homogen. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan demonstrasi besar-besaran mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia. Tapi yang lebih mencengangkan, betapa brutalnya penanganan polisi terhadap para demonstran di kampus Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, pada Sabtu dinihari lalu.
Ada yang tak biasa dalam penanganan polisi terhadap unjuk rasa para mahasiswa. Polisi seolah sedang "car-muk" alias cari muka, dengan melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran. Pada awalnya polisi menuding demonstran bertindak anarki, sehingga harus diamankan. Rupanya, cara yang dipakai polisi pun tak kalah anarki dari yang diperkirakan.
Sejarah membuktikan, demonstrasi mahasiswa dan buruh di Indonesia, bagaikan bola salju yang menggelinding. Makin ditekan, makin membesar. Makin keras penanganan, nyali mereka justru semakin kuat. Jangkauan aksi pun, bakal semakin luas.
Karena sudah puluhan tahun bergelut dengan para demonstran, tentunya polisi amat paham dengan idiom yang berkembang itu. Termasuk aksioma ini: "Jika ada bentrokan, unjuk rasa dinilai sukses, karena pers pasti akan memberitakan secara besar-besaran."
Jarang ada pers yang memberitakan demonstrasi, sekadar karena jumlah massanya semata. Pasti yang muncul adalah, apa yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Ada bentrokan? Bom molotov? Granat?? Penembakan? Berapa yang luka? Apa penyebabnya? Dan seterusnya.
Namun PR alias pekerjaan rumah terbesar yang harus segera dikerjakan polisi, yakni mengungkap rincian kejadian kekerasan di kampus UNAS tersebut. Karena Kapolri Jenderal Sutanto sudah menegaskan, bahwa polisi berhak masuk kampus dan mengamankan para demonstran. Lagipula, masuknya polisi karena diminta oleh warga sekitar kampus, yang merasa terganggu oleh para mahasiswa yang bertindak anarki.
Polisi perlu menjelaskan kepada masyarakat, apa yang disebutnya sebagai tindakan anarki yang dilakukan mahasiswa? Benarkah ada molotov atau bahan peledak lain –granat, misalnya-- yang ditemukan di dalam kampus? Siapa provokator yang dimaksud?
Ada pula yang masih perlu dijelaskan. Misalnya soal temuan narkoba dan minuman keras (miras). Dalam pertemuan antara Rektor UNAS dan pimpinan DPR, diakui sang rektor bahwa miras adalah bahan praktikum mahasiswa jurusan pariwisata UNAS. Jadi, mahasiswa itu tidak dalam keadaan mabuk ketika melakukan unjuk rasa. Adapun tentang narkoba, masih butuh penjelasan dari hasil olah lapangan.
Jika segudang pertanyaan tersebut tak terurai secara adekuat, tudingan miring bakal terus mengarah ke polisi. Bahkan sejak pagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tegas-tegas menyebut adanya pelanggaran HAM oleh polisi. Padahal, masih diperlukan penyelidikan yang komprehensif atas kasus ini.
Kapolri saat ini sedang menanti hasil laporan dari tim Inspektorat Jenderal (Irjen) Mabes Polri, berbarengan dengan tim Propam Polda Metro Jaya, yang diberi tugas melakukan penyelidikan atas kasus kekerasan di kampus UNAS. Laporan tersebut bakal menjadi indikasi, apakah polisi sedang jujur terhadap dirinya sendiri.
Sejak pisang ranjang dengan TNI dan reformasi 1998 bergulir, citra polisi berangsur membaik. Sebelumnya, polisi dikenal sebagai alat gebuk negara. Namun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada 2007 sama sekali tak menyebut polisi sebagai musuh kebebasan pers. Padahal pada 2006 polisi bertengger di posisi ketiga musuh kebebasan pers. Sebelumnya bahkan sempat ada di urutan pertama.
Patut disayangkan jika citra yang sudah sedemikian pulih, mesti tercederai gara-gara penanganan demonstrasi di kampus UNAS. Meski tak bisa dimungkiri, kinerja polisi juga patut diapresiasi. Tentu polisi sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pengamanan unjuk rasa kenaikan harga BBM.
Memang berbincang soal pengamanan unjuk rasa, polisi bak makan buah simalakama. Jika lembek, dan pengunjuk rasa bertindak anarki, pasti polisi yang kena semprot. Namun jika terlalu keras, sudah jelas jari telunjuk aktifis HAM akan menunjuk hidung polisi.
Dua pekan belakangan, kita semua disuguhi berita yang nyaris homogen. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan demonstrasi besar-besaran mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia. Tapi yang lebih mencengangkan, betapa brutalnya penanganan polisi terhadap para demonstran di kampus Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, pada Sabtu dinihari lalu.
Ada yang tak biasa dalam penanganan polisi terhadap unjuk rasa para mahasiswa. Polisi seolah sedang "car-muk" alias cari muka, dengan melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran. Pada awalnya polisi menuding demonstran bertindak anarki, sehingga harus diamankan. Rupanya, cara yang dipakai polisi pun tak kalah anarki dari yang diperkirakan.
Sejarah membuktikan, demonstrasi mahasiswa dan buruh di Indonesia, bagaikan bola salju yang menggelinding. Makin ditekan, makin membesar. Makin keras penanganan, nyali mereka justru semakin kuat. Jangkauan aksi pun, bakal semakin luas.
Karena sudah puluhan tahun bergelut dengan para demonstran, tentunya polisi amat paham dengan idiom yang berkembang itu. Termasuk aksioma ini: "Jika ada bentrokan, unjuk rasa dinilai sukses, karena pers pasti akan memberitakan secara besar-besaran."
Jarang ada pers yang memberitakan demonstrasi, sekadar karena jumlah massanya semata. Pasti yang muncul adalah, apa yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Ada bentrokan? Bom molotov? Granat?? Penembakan? Berapa yang luka? Apa penyebabnya? Dan seterusnya.
Namun PR alias pekerjaan rumah terbesar yang harus segera dikerjakan polisi, yakni mengungkap rincian kejadian kekerasan di kampus UNAS tersebut. Karena Kapolri Jenderal Sutanto sudah menegaskan, bahwa polisi berhak masuk kampus dan mengamankan para demonstran. Lagipula, masuknya polisi karena diminta oleh warga sekitar kampus, yang merasa terganggu oleh para mahasiswa yang bertindak anarki.
Polisi perlu menjelaskan kepada masyarakat, apa yang disebutnya sebagai tindakan anarki yang dilakukan mahasiswa? Benarkah ada molotov atau bahan peledak lain –granat, misalnya-- yang ditemukan di dalam kampus? Siapa provokator yang dimaksud?
Ada pula yang masih perlu dijelaskan. Misalnya soal temuan narkoba dan minuman keras (miras). Dalam pertemuan antara Rektor UNAS dan pimpinan DPR, diakui sang rektor bahwa miras adalah bahan praktikum mahasiswa jurusan pariwisata UNAS. Jadi, mahasiswa itu tidak dalam keadaan mabuk ketika melakukan unjuk rasa. Adapun tentang narkoba, masih butuh penjelasan dari hasil olah lapangan.
Jika segudang pertanyaan tersebut tak terurai secara adekuat, tudingan miring bakal terus mengarah ke polisi. Bahkan sejak pagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tegas-tegas menyebut adanya pelanggaran HAM oleh polisi. Padahal, masih diperlukan penyelidikan yang komprehensif atas kasus ini.
Kapolri saat ini sedang menanti hasil laporan dari tim Inspektorat Jenderal (Irjen) Mabes Polri, berbarengan dengan tim Propam Polda Metro Jaya, yang diberi tugas melakukan penyelidikan atas kasus kekerasan di kampus UNAS. Laporan tersebut bakal menjadi indikasi, apakah polisi sedang jujur terhadap dirinya sendiri.
Sejak pisang ranjang dengan TNI dan reformasi 1998 bergulir, citra polisi berangsur membaik. Sebelumnya, polisi dikenal sebagai alat gebuk negara. Namun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada 2007 sama sekali tak menyebut polisi sebagai musuh kebebasan pers. Padahal pada 2006 polisi bertengger di posisi ketiga musuh kebebasan pers. Sebelumnya bahkan sempat ada di urutan pertama.
Patut disayangkan jika citra yang sudah sedemikian pulih, mesti tercederai gara-gara penanganan demonstrasi di kampus UNAS. Meski tak bisa dimungkiri, kinerja polisi juga patut diapresiasi. Tentu polisi sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pengamanan unjuk rasa kenaikan harga BBM.
Memang berbincang soal pengamanan unjuk rasa, polisi bak makan buah simalakama. Jika lembek, dan pengunjuk rasa bertindak anarki, pasti polisi yang kena semprot. Namun jika terlalu keras, sudah jelas jari telunjuk aktifis HAM akan menunjuk hidung polisi.
Comments
Post a Comment